Jateng Today
Kadinas ESDM Jateng: tahun 2012 Kita Sudah lakukan Kajian Lingkungan Hidup
www.koranmuria.com

Kadinas ESDM Jateng: tahun 2012 Kita Sudah lakukan Kajian Lingkungan Hidup

www.koranmuria.com

www.koranmuria.com

JATENGSATU.COM — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng, Teguh Dwi Paryono, mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kepala Staf Kantor Presiden untuk melakukan studi dengan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Padahal, Pemprov Jateng sejak 2012 sudah membuat dokumen KLHS. Dokumen itu juga merupakan amanat Peraturan Daerah tentang RTRW, yang di dalamnya memuat kajian tentang 11 kawasan, di antaranya Pegunungan Kendeng.

“KLHS untuk pegunungan Kendeng Utara maupun Kendeng Selatan sudah ada, provinsi sudah membuat. Dan KLHS sifatnya bottom up, artinya turunan dari Perda RTRW Provinsi Jateng,” kata Teguh, Jumat (5/8/2016).

Ia mengungkapkan, saat proses kajian KLHS tahun 2012 juga melibatkan pemerhati lingkungan, Jaringan Masyarakat PeduliPegunungan Kendeng (JMPPK), serta sejumlah LSM lingkungan di Grobogan, bahkan kegiatan dan presensi kehadirannya juga terdokumentasi.

Teguh menjelaskan, adanya KLHS merupakan dokumen wajib untuk perencanaan program pemanfaatan di 11 kawasan itu. Termasuk rencana pembangunan pabrik semen sebagai dokumen untuk penyusunan Amdal.

Di dokumen KLHS, sudah memuat perencanaan pengembangan kawasan, pemetaan dan penentuan kawasan lindung, pemetaan kawasan budidaya, dan apa yang dilakukan dalam program pemanfaatan sumber daya air (SDA), serta optimalisasi wilayah SDA.

“Nah, sekarang apalagi yang mau dibuat? Harusnya pemerintah pusat koordinasi dengan kita, sebab semua sudah ada,” tegasnya.

Ia menyarankan, harusnya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Agar informasi yang diterima bisa komprehensif.

“Makanya jangan menerima satu informasi, semua dibuka aja, kita terbuka kok. Kita tidak mungkin menabrak aturan regulasi,” katanya.

Mengenai pembangunan pabrik Semen yang sudah mencapai 95 persen, menurut Teguh, tidak ada alasan untuk dihentikan. Jika pemerintah pusat menyarankan untuk menghentikan pembangunannya, Teguh justru mempertanyakan kebijakan tersebut.

Ditambahkannya, dalam PP 26 tahun 2008 pada penamaan cekungan air tanah (CAT) tidak menjustifikasi larangan penambangan di atasnya. Adanya adalah mencoba mengendalikan kawasan imbuhan air.

“CAT adalah lokasi proses masukan air, alirannya, dan lepasan air, itu harus dipahami,” ujarnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*