Jateng Today
Serah Terima P2D Provinsi Jateng pada 23 September
gapeksindo.com

Serah Terima P2D Provinsi Jateng pada 23 September

gapeksindo.com

gapeksindo.com

JATENGSATU.COM — Penandatanganan serah terima personel, sarana prasarana/asset, dan dokumen (P2D) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah rencananya dilaksanakan pada 23 September mendatang. Ini lebih cepat dari batas akhir yang dijadwalkan pemerintah pusat pada 2 Oktober 2016.

Sekda Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan, hingga kini, proses pengalihan P2D sudah memasuki tahap final, meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Salah satunya di bidang Metrologi Legal, khususnya tera. Sebab, Jawa Tengah hanya memiliki enam unit Unit Pelaksana Teknis (UPT) tera tapi harus melayani 35 kabupaten/ kota. Jika diserahkan ke kabupaten/ kota, tidak semua sanggup mengadakannya.

“Seperti di Rembang, dia tidak sanggup untuk saat ini dan diserahkan ke pemprov. Tadi Pak Gubernur sampaikan jalan keluar. Sudah sekarang ini di masa transisi dilaksanakan dulu oleh provinsi, tapi nanti secara bertahap kabupaten/ kota harus siap. Nah bertahapnya ini ada time schedule-nya. Tidak boleh bertahap, nanti tahu-tahu sampai lima tahun belum selesai. Paling lama kita lakukan satu atau dua tahun,” ujarnya seusai Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Percepatan Pengalihan Personel, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dengan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di Kantor Gubernur, Selasa (13/9),

Di samping tera, masalah lainnya adalah asset. Sri Puryono menuturkan, tidak semua asset dimanfaatkan oleh pemiliknya sendiri. Salah satu contohnya adalah tanah kas desa untuk sekolah.

“Asset ini ada beberapa yang bukan miliknya pemda. Seperti tanah kas desa dibuat sekolah. Lha ini nanti dalam berita acara (pengalihan) harus dicantumkan. Lampirannya harus jelas sehingga kepemilikan aset clear, tidak ada masalah. Kemudian aset yang perlu tindak lanjut, nanti kita pisahkan. Ini penting karena aset ini nanti akan jadi bahan dokumen BPK. Kalau nggak diurus akan repot nanti,” terang mantan Kepala Dinas Kehutanan itu.

Mengenai personel, Sri Puryono menerangkan, PNS (di luar guru) yang akan pindah dari kabupaten ke provinsi sebanyak 182 orang dan dari provinsi ke pusat sebanyak 240 orang. Beberapa ada yang merasa keberatan kalau harus pindah status menjadi pegawai pusat. Namun, dia menegaskan, itu sudah menjadi kewajiban karena amanat UU Nomor 23/ 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Ini masalahnya bukan keberatan atau tidak, tapi harus dilakukan,” tandasnya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*